DED Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH

Ringkasan paket

DED Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Aceh Tengah (Satpol Pp Dan Wh) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Aceh Tengah. Nilai HPS Rp 247.363.500 dari pagu Rp 247.500.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Takengon - Aceh Tengah (Kab.). Tahap saat ini: Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.

Informasi paket

Kode paket

10175622000

Instansi

Kab. Aceh Tengah

Satuan kerja

SATPOL PP DAN WH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 247.363.500

Nilai pagu

Rp 247.500.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Takengon - Aceh Tengah (Kab.)

Wilayah

Kab. Aceh Tengah, Aceh

Tanggal dibuat

15 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Aceh Tengah

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi17 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 16:30
2. Download Dokumen Kualifikasi17 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 16:30
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi19 Oktober 2026 12:01 — 23 Oktober 2026 16:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 16:31 — 30 Oktober 2026 18:00
6. Pembuktian Kualifikasi26 Oktober 2026 10:00 — 30 Oktober 2026 18:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi30 Oktober 2026 18:01 — 30 Oktober 2026 23:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi30 Oktober 2026 23:01 — 2 November 2026 16:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi31 Oktober 2026 00:01 — 4 November 2026 16:30
10. Download Dokumen Pemilihan4 November 2026 16:31 — 10 November 2026 16:30
11. Pemberian Penjelasan6 November 2026 14:00 — 6 November 2026 17:00
12. Upload Dokumen Penawaran6 November 2026 17:01 — 10 November 2026 16:30
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis · tahap saat ini10 November 2026 16:31 — 12 November 2026 23:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 November 2026 23:01 — 13 November 2026 14:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga13 November 2026 14:01 — 13 November 2026 20:00
16. Penetapan Pemenang13 November 2026 20:01 — 13 November 2026 23:30
17. Pengumuman Pemenang13 November 2026 23:31 — 16 November 2026 16:30
18. Masa Sanggah14 November 2026 00:01 — 18 November 2026 16:30
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya19 November 2026 10:00 — 19 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa20 November 2026 10:00 — 20 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak23 November 2026 10:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perijinan berusaha - NIB
• Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Kode 71102
• SBU
• Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian, Kode RK001
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68168774 · DED Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.