Rehab Ruangan Kantor Staf Badan Pemulihan Aset

Ringkasan paket

Rehab Ruangan Kantor Staf Badan Pemulihan Aset adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kejaksaan Republik Indonesia (Badan Pemulihan Aset) yang diumumkan melalui LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 8.607.000.000 dari pagu Rp 8.617.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Jl Kebagusan Raya, No 36 RT. 1 RW. 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10175561000

Instansi

Kejaksaan Republik Indonesia

Satuan kerja

BADAN PEMULIHAN ASET

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 8.607.000.000

Nilai pagu

Rp 8.617.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Jl Kebagusan Raya, No 36 RT. 1 RW. 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

15 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi20 Oktober 2026 17:00 — 26 Oktober 2026 08:00
2. Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 17:05 — 26 Oktober 2026 23:59
3. Pemberian Penjelasan22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 12:30 — 26 Oktober 2026 23:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran27 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga27 Oktober 2026 08:05 — 28 Oktober 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 13:00 — 29 Oktober 2026 14:30
9. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 14:40 — 29 Oktober 2026 17:59
10. Masa Sanggah29 Oktober 2026 18:00 — 2 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 08:05 — 2 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak3 November 2026 08:00 — 3 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil, subbidang klasifikasilayanan BG002 KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Sistem Manajemen Mutu ISO 90012015

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67696470 · Rehab Ruangan Kantor Staf Badan Pemulihan Aset · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.