Rehab Bangunan Rumah Dinas

Ringkasan paket

Rehab Bangunan Rumah Dinas adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Pulau Taliabu (Dinas Kesehatan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Pulau Taliabu. Nilai HPS Rp 649.984.549 dari pagu Rp 650.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu - Taliabu (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10175496000

Instansi

Kab. Pulau Taliabu

Satuan kerja

DINAS KESEHATAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 649.984.549

Nilai pagu

Rp 650.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu - Taliabu (Kab.)

Wilayah

Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara

Tanggal dibuat

15 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Pulau Taliabu

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi25 Oktober 2026 21:00 — 28 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan25 Oktober 2026 21:00 — 30 Oktober 2026 23:59
3. Pemberian Penjelasan28 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 14:59
4. Upload Dokumen Penawaran28 Oktober 2026 15:00 — 30 Oktober 2026 23:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran31 Oktober 2026 00:00 — 31 Oktober 2026 13:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga1 November 2026 14:00 — 3 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi4 November 2026 00:00 — 4 November 2026 16:59
8. Penetapan Pemenang4 November 2026 17:00 — 4 November 2026 18:59
9. Pengumuman Pemenang4 November 2026 20:00 — 4 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah5 November 2026 00:00 — 9 November 2026 08:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 13:59
12. Penandatanganan Kontrak9 November 2026 14:00 — 9 November 2026 16:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Sesuai Bab IV LDP
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Lain
• Sesuai Bab IV dan Bab V dalam Dokumen Pengadaan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68029001 · Rehab Bangunan Rumah Dinas · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.