Konsultansi Konstruksi Pengawasan PBL 5

Ringkasan paket

Konsultansi Konstruksi Pengawasan PBL 5 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Lampung Timur (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 199.099.118 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab. Lampung Timur - Lampung Timur (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10175321000

Instansi

Kab. Lampung Timur

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 199.099.118

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kab. Lampung Timur - Lampung Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Lampung Timur, Lampung

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi20 Oktober 2026 12:58 — 26 Oktober 2026 10:00
2. Download Dokumen Kualifikasi20 Oktober 2026 12:58 — 29 Oktober 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi23 Oktober 2026 13:01 — 29 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi29 Oktober 2026 10:01 — 4 November 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi3 November 2026 08:00 — 4 November 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi4 November 2026 14:01 — 4 November 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi4 November 2026 15:01 — 4 November 2026 15:45
9. Masa Sanggah Prakualifikasi4 November 2026 15:46 — 9 November 2026 10:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini9 November 2026 12:00 — 16 November 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran12 November 2026 13:01 — 16 November 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 10:01 — 18 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis18 November 2026 10:01 — 18 November 2026 11:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga18 November 2026 11:01 — 18 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang18 November 2026 14:01 — 18 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang18 November 2026 15:01 — 18 November 2026 15:45
18. Masa Sanggah18 November 2026 15:46 — 23 November 2026 10:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya23 November 2026 12:00 — 24 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 12:01 — 27 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 12:01 — 27 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan atau KAK serta sah dan telah berlaku efektif
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Persyaratan Lain yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi dan atau Kerangka Acuan Kerja
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68207950 · Konsultansi Konstruksi Pengawasan PBL 5 · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.