Peningkatan Jalan Ruas Pasar KTM - Jembatan Sungai Buaya (DBH Sawit 2026)

Ringkasan paket

Peningkatan Jalan Ruas Pasar KTM - Jembatan Sungai Buaya (DBH Sawit 2026) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Mesuji (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Mesuji. Nilai HPS Rp 2.350.913.000 dari pagu Rp 2.350.913.010, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kec. Mesuji Timur - Mesuji (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10175232000

Instansi

Kab. Mesuji

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 2.350.913.000

Nilai pagu

Rp 2.350.913.010

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kec. Mesuji Timur - Mesuji (Kab.)

Wilayah

Kab. Mesuji, Lampung

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Mesuji

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi26 Oktober 2026 14:00 — 2 November 2026 14:25
2. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 14:00 — 2 November 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 13:00 — 2 November 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran2 November 2026 14:01 — 2 November 2026 14:30
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga2 November 2026 14:31 — 5 November 2026 14:00
7. Pembuktian Kualifikasi6 November 2026 09:00 — 6 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang6 November 2026 14:15 — 9 November 2026 11:00
9. Pengumuman Pemenang9 November 2026 11:01 — 9 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah · tahap saat ini10 November 2026 00:00 — 16 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 November 2026 08:01 — 19 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak16 November 2026 09:01 — 19 November 2026 15:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dan Sertifikat Standar terverifikasi dengan domisili di Propinsi Lampung. Dalam hal Sertifikasi Standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil K2, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan Sub Bidang Klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Sipil JalanBS001
• Lain
• Meniliki KTP dan NPWP Direktur
• Lain
• Bukti bayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk direksi dan personel tetap perusahaan untuk bulan terakhir Agustus 2026 serta menyampaikan PERHITUNGAN BESARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN sesuai nilai penawaran atau SURAT PERNYATAAN akan mengikutsertakan seluruh Tenaga personel yang ditugaskan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan
• Lain
• Memiliki atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa melampirkan surat keterangan domisili serta bukti kepemilikanpenguasaan tempat usaha
• Teknis
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68060375 · Peningkatan Jalan Ruas Pasar KTM - Jembatan Sungai Buaya (DBH Sawit 2026) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.