Review Perencanaan Teknis Jalan Lintas Barat Lanjutan Kab. Bintan

Ringkasan paket

Review Perencanaan Teknis Jalan Lintas Barat Lanjutan Kab. Bintan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengusaha Batam. Nilai HPS Rp 201.234.999 dari pagu Rp 201.235.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab Bintan - Bintan (Kab.). Tahap saat ini: Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.

Informasi paket

Kode paket

10174941000

Instansi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423)

Satuan kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 201.234.999

Nilai pagu

Rp 201.235.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kab Bintan - Bintan (Kab.)

Wilayah

Kab. Bintan, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

13 Oktober 2026

LPSE

LPSE Badan Pengusaha Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi16 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 08:59
2. Download Dokumen Kualifikasi16 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi19 Oktober 2026 11:00 — 26 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 11:00 — 28 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 14:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi29 Oktober 2026 14:31 — 29 Oktober 2026 15:15
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi29 Oktober 2026 15:16 — 29 Oktober 2026 15:45
9. Masa Sanggah Prakualifikasi29 Oktober 2026 15:46 — 3 November 2026 15:47
10. Download Dokumen Pemilihan3 November 2026 15:55 — 9 November 2026 08:10
11. Pemberian Penjelasan6 November 2026 08:00 — 6 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran6 November 2026 11:00 — 9 November 2026 08:10
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis · tahap saat ini9 November 2026 08:11 — 12 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 November 2026 11:01 — 12 November 2026 11:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga12 November 2026 12:00 — 12 November 2026 13:30
16. Penetapan Pemenang12 November 2026 13:31 — 12 November 2026 14:30
17. Pengumuman Pemenang12 November 2026 14:31 — 12 November 2026 14:59
18. Masa Sanggah12 November 2026 15:00 — 17 November 2026 15:15
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya17 November 2026 15:20 — 18 November 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa19 November 2026 09:00 — 23 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak19 November 2026 11:00 — 24 November 2026 13:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU Konsultan Kontruksi
• SBU RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi atau KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBD
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Memenuhi kepatuhan perpajakan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68044133 · Review Perencanaan Teknis Jalan Lintas Barat Lanjutan Kab. Bintan · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.