Belanja Pengadaan Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan

Ringkasan paket

Belanja Pengadaan Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Bengkulu Utara (Dinas Pendidikan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bengkulu Utara. Nilai HPS Rp 200.000.000 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu Utara (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10174930000

Instansi

Kab. Bengkulu Utara

Satuan kerja

Dinas Pendidikan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 200.000.000

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu

Tanggal dibuat

13 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Bengkulu Utara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi20 Oktober 2026 14:00 — 27 Oktober 2026 14:00
2. Download Dokumen Kualifikasi20 Oktober 2026 14:00 — 30 Oktober 2026 14:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi22 Oktober 2026 09:00 — 22 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi22 Oktober 2026 14:00 — 30 Oktober 2026 14:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi30 Oktober 2026 14:05 — 9 November 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi9 November 2026 08:00 — 10 November 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi10 November 2026 15:05 — 10 November 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi10 November 2026 16:05 — 10 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 08:00 — 16 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan17 November 2026 08:00 — 23 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan19 November 2026 09:00 — 19 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran19 November 2026 14:00 — 23 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis23 November 2026 08:05 — 24 November 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis24 November 2026 14:05 — 24 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga25 November 2026 08:00 — 25 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang25 November 2026 14:05 — 25 November 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang25 November 2026 16:05 — 25 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah26 November 2026 08:00 — 1 Desember 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya1 Desember 2026 08:05 — 2 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 Desember 2026 08:00 — 10 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak4 Desember 2026 08:00 — 18 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
• NIB dan Sertifikat Standar memuat KBLI 71102
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Jasa Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001 KBLI 71102
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67839762 · Belanja Pengadaan Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.