Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Gisting

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Gisting adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tanggamus (Dinas Kesehatan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tanggamus. Nilai HPS Rp 331.601.400 dari pagu Rp 331.700.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Dinas Kesehatan - Tanggamus (Kab.). Tahap saat ini: Pembuktian Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10174883000

Instansi

Kab. Tanggamus

Satuan kerja

Dinas Kesehatan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 331.601.400

Nilai pagu

Rp 331.700.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Dinas Kesehatan - Tanggamus (Kab.)

Wilayah

Kab. Tanggamus, Lampung

Tanggal dibuat

13 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tanggamus

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi16 Oktober 2026 20:00 — 23 Oktober 2026 15:59
2. Download Dokumen Kualifikasi16 Oktober 2026 20:00 — 23 Oktober 2026 15:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 11:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi19 Oktober 2026 12:00 — 23 Oktober 2026 15:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 6 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi · tahap saat ini9 November 2026 09:00 — 11 November 2026 15:29
7. Penetapan Hasil Kualifikasi11 November 2026 15:30 — 11 November 2026 15:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi11 November 2026 16:00 — 11 November 2026 16:29
9. Masa Sanggah Prakualifikasi11 November 2026 16:30 — 16 November 2026 16:29
10. Download Dokumen Pemilihan16 November 2026 16:30 — 23 November 2026 15:59
11. Pemberian Penjelasan19 November 2026 09:00 — 19 November 2026 11:59
12. Upload Dokumen Penawaran19 November 2026 12:00 — 23 November 2026 15:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis24 November 2026 09:00 — 26 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis27 November 2026 09:00 — 27 November 2026 09:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga27 November 2026 10:00 — 27 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang28 November 2026 09:00 — 28 November 2026 09:59
17. Pengumuman Pemenang28 November 2026 10:00 — 28 November 2026 10:59
18. Masa Sanggah28 November 2026 11:00 — 3 Desember 2026 15:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya4 Desember 2026 09:00 — 4 Desember 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa7 Desember 2026 09:00 — 7 Desember 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak7 Desember 2026 09:00 — 7 Desember 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• 71102 - Bidang Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI
• SBU
• RK001 JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN NON HUNIAN
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67971745 · Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Gisting · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.