Pembangunan Rumah Layak Huni

Ringkasan paket

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Kutai Timur (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kutai Timur. Nilai HPS Rp 16.904.962.000 dari pagu Rp 16.905.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha menengah. Lokasi pekerjaan: Kab. Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.). Status: Tender Gagal.

Informasi paket

Kode paket

10174682000

Instansi

Kab. Kutai Timur

Satuan kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 16.904.962.000

Nilai pagu

Rp 16.905.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Menengah

Lokasi pekerjaan

Kab. Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

12 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kutai Timur

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi27 Oktober 2026 16:30 — 2 November 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan27 Oktober 2026 17:00 — 2 November 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan30 Oktober 2026 09:30 — 30 Oktober 2026 13:30
4. Upload Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 13:31 — 2 November 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran2 November 2026 14:01 — 2 November 2026 15:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga2 November 2026 15:01 — 10 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi4 November 2026 08:00 — 10 November 2026 14:59
8. Penetapan Pemenang10 November 2026 15:00 — 10 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang10 November 2026 16:01 — 10 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah11 November 2026 08:00 — 16 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 November 2026 08:01 — 23 November 2026 06:00
12. Penandatanganan Kontrak16 November 2026 08:02 — 30 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI Thn 2020- 41011 Konstruksi Gedung Hunian atau KBLI Thn. 2025 - 41011 Konstruksi Konvensional Gedung Hunian dan Sertifikat Standar Terverifikasi
• SBU
• BG001 - Konstruksi Gedung Hunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67747724 · Pembangunan Rumah Layak Huni · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.