Pembangunan Drainase Ruas Jl. Ronggolawe Cepu

Ringkasan paket

Pembangunan Drainase Ruas Jl. Ronggolawe Cepu adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Blora (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Blora. Nilai HPS Rp 759.086.001 dari pagu Rp 776.800.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Blora - Blora (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10174650000

Instansi

Kab. Blora

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 759.086.001

Nilai pagu

Rp 776.800.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Blora - Blora (Kab.)

Wilayah

Kab. Blora, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

12 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Blora

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi16 Oktober 2026 15:00 — 22 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 15:00 — 22 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 15:00 — 22 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 15:05 — 22 Oktober 2026 15:20
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga22 Oktober 2026 15:25 — 29 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang30 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 09:00
9. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 09:05 — 30 Oktober 2026 11:00
10. Masa Sanggah30 Oktober 2026 11:05 — 4 November 2026 11:05
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa5 November 2026 08:00 — 10 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini6 November 2026 08:00 — 19 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha NIB
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki NIB
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Bidang Bangunan Sipil Subklasifikasi BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan KBLI 42101
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67916693 · Pembangunan Drainase Ruas Jl. Ronggolawe Cepu · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.