Jasa Konsultansi Perencananaan Penyusunan Dokumen DED Optimalisasi SPAM Desa Munte,Perluasan Jaringan SPAM KSPN Desa Marinsow,Perluasan SPAM Sekolah Rakyat Desa Tatelu

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Perencananaan Penyusunan Dokumen DED Optimalisasi SPAM Desa Munte,Perluasan Jaringan SPAM KSPN Desa Marinsow,Perluasan SPAM Sekolah Rakyat Desa Tatelu adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Minahasa Utara (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Minahasa Utara. Nilai HPS Rp 149.951.898 dari pagu Rp 150.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Minahasa Utara (Kab.). Status: Seleksi Batal.

Informasi paket

Kode paket

10174624000

Instansi

Kab. Minahasa Utara

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 149.951.898

Nilai pagu

Rp 150.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Minahasa Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Tanggal dibuat

12 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Minahasa Utara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi28 Oktober 2026 16:00 — 4 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Kualifikasi28 Oktober 2026 16:00 — 4 November 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi30 Oktober 2026 12:00 — 30 Oktober 2026 14:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi30 Oktober 2026 16:00 — 4 November 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi4 November 2026 12:05 — 6 November 2026 13:00
6. Pembuktian Kualifikasi4 November 2026 12:05 — 6 November 2026 13:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 November 2026 13:05 — 6 November 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 November 2026 15:01 — 6 November 2026 17:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 November 2026 17:00 — 10 November 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan10 November 2026 09:01 — 16 November 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan13 November 2026 09:00 — 13 November 2026 13:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 16:00 — 16 November 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 10:05 — 19 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 November 2026 10:05 — 19 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 November 2026 12:05 — 20 November 2026 10:00
16. Penetapan Pemenang20 November 2026 10:05 — 20 November 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang20 November 2026 12:05 — 20 November 2026 14:00
18. Masa Sanggah20 November 2026 14:01 — 24 November 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya25 November 2026 09:00 — 25 November 2026 17:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 November 2026 09:00 — 26 November 2026 17:00
21. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 09:00 — 27 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Jasa Rekayasa Sumber Daya Air RK 002 KBLI 71102 aktifitas keinsinyuranperancangan dan konsultansi teknis
• NIB
• Yang Masih Berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68159779 · Jasa Konsultansi Perencananaan Penyusunan Dokumen DED Optimalisasi SPAM Desa Munte,Perluasan Jaringan SPAM KSPN Desa Marinsow,Perluasan SPAM Sekolah Rakyat Desa Tatelu · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.