Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (Sanitary Landfill)

Ringkasan paket

Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (Sanitary Landfill) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Rote Ndao (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao. Nilai HPS Rp 1.250.000.000 dari pagu Rp 1.250.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Dinas Pupr - Rote Ndao (Kota). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10174504000

Instansi

Kab. Rote Ndao

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.250.000.000

Nilai pagu

Rp 1.250.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Dinas Pupr - Rote Ndao (Kota)

Wilayah

Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur

Tanggal dibuat

12 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Rote Ndao

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi22 Oktober 2026 23:00 — 27 Oktober 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan22 Oktober 2026 23:00 — 30 Oktober 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan24 Oktober 2026 09:00 — 28 Oktober 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran24 Oktober 2026 11:01 — 30 Oktober 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 14:01 — 30 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga30 Oktober 2026 14:02 — 2 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 18:00
8. Penetapan Pemenang2 November 2026 18:01 — 3 November 2026 16:15
9. Pengumuman Pemenang2 November 2026 18:31 — 2 November 2026 19:00
10. Masa Sanggah2 November 2026 19:01 — 6 November 2026 23:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa7 November 2026 09:00 — 10 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini7 November 2026 09:00 — 21 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI 42203
• SBU
• BS006 yang sah dan masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67908668 · Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (Sanitary Landfill) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.