Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Tigi Barat (DTI)

Ringkasan paket

Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Tigi Barat (DTI) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Deiyai (Dinas Perhubungan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Deiyai. Nilai HPS Rp 1.747.230.000 dari pagu Rp 1.747.233.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Distrik Tigi Barat - Deiyai (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10174409000

Instansi

Kab. Deiyai

Satuan kerja

DINAS PERHUBUNGAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.747.230.000

Nilai pagu

Rp 1.747.233.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Distrik Tigi Barat - Deiyai (Kab.)

Wilayah

Kab. Deiyai, Papua Tengah

Tanggal dibuat

11 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Deiyai

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi16 Oktober 2026 18:00 — 21 Oktober 2026 18:00
2. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 18:00 — 22 Oktober 2026 12:30
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 12:30 — 22 Oktober 2026 12:30
5. Pembukaan Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 13:00 — 22 Oktober 2026 15:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga22 Oktober 2026 15:30 — 27 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi27 Oktober 2026 10:00 — 27 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang27 Oktober 2026 16:10 — 27 Oktober 2026 21:00
9. Pengumuman Pemenang27 Oktober 2026 21:05 — 28 Oktober 2026 08:00
10. Masa Sanggah28 Oktober 2026 08:30 — 2 November 2026 08:30
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 09:00 — 9 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak2 November 2026 09:00 — 9 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha
• KBLI 42204
• Sertifikat Badan Usaha
• BS007 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, sesuai Permen PU No. 6 Tahun 2025 Kualifikasi Usaha Kecil
• Sertifikat Standar
• KBLI 42204
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68135286 · Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Tigi Barat (DTI) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.