Perencanaan Tata Kota

Ringkasan paket

Perencanaan Tata Kota adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Mappi (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Mappi. Nilai HPS Rp 799.999.977 dari pagu Rp 800.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Mappi - Mappi (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10174358000

Instansi

Kab. Mappi

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 799.999.977

Nilai pagu

Rp 800.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Mappi - Mappi (Kab.)

Wilayah

Kab. Mappi, Papua Selatan

Tanggal dibuat

10 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Mappi

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi14 Oktober 2026 01:00 — 21 Oktober 2026 01:00
2. Download Dokumen Kualifikasi14 Oktober 2026 23:59 — 21 Oktober 2026 01:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi15 Oktober 2026 10:00 — 15 Oktober 2026 12:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi22 Oktober 2026 23:59 — 27 Oktober 2026 23:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 Oktober 2026 00:00 — 28 Oktober 2026 16:59
6. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 16:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi28 Oktober 2026 17:00 — 28 Oktober 2026 17:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi28 Oktober 2026 18:00 — 28 Oktober 2026 19:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi28 Oktober 2026 20:00 — 1 November 2026 20:59
10. Download Dokumen Pemilihan1 November 2026 21:00 — 4 November 2026 23:59
11. Pemberian Penjelasan2 November 2026 10:00 — 2 November 2026 12:59
12. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 13:00 — 5 November 2026 23:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 November 2026 00:00 — 6 November 2026 10:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis6 November 2026 11:00 — 6 November 2026 12:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga6 November 2026 13:00 — 6 November 2026 17:59
16. Penetapan Pemenang6 November 2026 18:00 — 6 November 2026 19:59
17. Pengumuman Pemenang6 November 2026 20:00 — 6 November 2026 21:59
18. Masa Sanggah · tahap saat ini6 November 2026 22:00 — 11 November 2026 22:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 12:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa12 November 2026 14:00 — 13 November 2026 16:59
21. Penandatanganan Kontrak13 November 2026 08:00 — 16 November 2026 16:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• KBLI
• KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur Aktivitas Arsitektural
• SBU
• AL001 - Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
• SERTIFIKAT STANDART
• Terverifikasi OSS. Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan.
• PAJAK
• NPWP VALID dan SPT Tahunan 1 tahun terakhir
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Manajerial
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman
• Kemampuan Manajerial
• Team Leader (Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota/Urban Design)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67992009 · Perencanaan Tata Kota · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).