Perencanaan Jl. Sei Ladi - Jl. Daeng Salili Kel. Kampung Bugis

Ringkasan paket

Perencanaan Jl. Sei Ladi - Jl. Daeng Salili Kel. Kampung Bugis adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kota Tanjung Pinang (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Tanjung Pinang. Nilai HPS Rp 249.074.232 dari pagu Rp 249.200.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Tanjungpinang - Tanjung Pinang (Kota). Tahap saat ini: Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.

Informasi paket

Kode paket

10174236000

Instansi

Kota Tanjung Pinang

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.074.232

Nilai pagu

Rp 249.200.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Tanjungpinang - Tanjung Pinang (Kota)

Wilayah

Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

9 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Tanjung Pinang

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi19 Oktober 2026 16:00 — 25 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi19 Oktober 2026 16:00 — 23 Oktober 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 Oktober 2026 09:00 — 21 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 Oktober 2026 14:00 — 23 Oktober 2026 15:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 15:01 — 28 Oktober 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi29 Oktober 2026 12:01 — 29 Oktober 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi29 Oktober 2026 14:01 — 29 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi30 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan4 November 2026 08:00 — 9 November 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan6 November 2026 09:00 — 6 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran6 November 2026 14:00 — 9 November 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis · tahap saat ini9 November 2026 15:01 — 12 November 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 November 2026 14:01 — 12 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga13 November 2026 08:00 — 16 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang16 November 2026 14:01 — 16 November 2026 15:30
17. Pengumuman Pemenang16 November 2026 15:31 — 16 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah17 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 08:00 — 9 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
• Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
• SBU
• Sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 64783906 · Perencanaan Jl. Sei Ladi - Jl. Daeng Salili Kel. Kampung Bugis · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.