Pembangunan Fasilitas Pendukung Kantor Kodim 0621

Ringkasan paket

Pembangunan Fasilitas Pendukung Kantor Kodim 0621 adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Bogor (Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bogor. Nilai HPS Rp 1.799.905.052 dari pagu Rp 1.800.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: kecamatan cibinong - Bogor (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10174217000

Instansi

Kab. Bogor

Satuan kerja

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.799.905.052

Nilai pagu

Rp 1.800.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

kecamatan cibinong - Bogor (Kab.)

Wilayah

Kab. Bogor, Jawa Barat

Tanggal dibuat

9 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Bogor

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi15 Oktober 2026 16:00 — 22 Oktober 2026 13:00
2. Download Dokumen Pemilihan15 Oktober 2026 17:00 — 26 Oktober 2026 13:00
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 13:00 — 26 Oktober 2026 13:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 13:01 — 26 Oktober 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga26 Oktober 2026 13:05 — 29 Oktober 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 15:01 — 29 Oktober 2026 15:30
9. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 15:31 — 29 Oktober 2026 23:59
10. Masa Sanggah30 Oktober 2026 08:00 — 4 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa4 November 2026 08:01 — 5 November 2026 08:00
12. Penandatanganan Kontrak5 November 2026 08:01 — 6 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan
• Izin Usaha
• Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Persyaratan Lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Persyaratan Lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67468878 · Pembangunan Fasilitas Pendukung Kantor Kodim 0621 · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.