Jasa Konsultansi Perencanaan - Revitalisasi Pasar Baru (Tahap 1)

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Perencanaan - Revitalisasi Pasar Baru (Tahap 1) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tuban (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tuban. Nilai HPS Rp 394.815.400 dari pagu Rp 395.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab. tuban - Tuban (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10173694000

Instansi

Kab. Tuban

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 394.815.400

Nilai pagu

Rp 395.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kab. tuban - Tuban (Kab.)

Wilayah

Kab. Tuban, Jawa Timur

Tanggal dibuat

7 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tuban

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi12 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 13:00
2. Download Dokumen Kualifikasi12 Oktober 2026 16:01 — 22 Oktober 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi14 Oktober 2026 09:00 — 14 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi14 Oktober 2026 13:01 — 22 Oktober 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi22 Oktober 2026 08:01 — 26 Oktober 2026 17:00
6. Pembuktian Kualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 17:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi26 Oktober 2026 14:31 — 26 Oktober 2026 17:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi26 Oktober 2026 17:01 — 26 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi27 Oktober 2026 00:00 — 2 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 08:01 — 9 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan4 November 2026 09:00 — 4 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran4 November 2026 13:01 — 9 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 08:01 — 10 November 2026 13:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis10 November 2026 13:01 — 10 November 2026 14:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga10 November 2026 14:01 — 10 November 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang10 November 2026 15:01 — 10 November 2026 15:45
17. Pengumuman Pemenang10 November 2026 15:46 — 10 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah · tahap saat ini11 November 2026 00:00 — 16 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 November 2026 08:01 — 16 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak17 November 2026 13:00 — 2 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan berusaha berbasis resiko skala usaha kecil
• NIB Skala Usaha Kecil, KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI KBLI 2020 atau KBLI 71109 Aktivitas Enjinering dan Konsultasi Teknis YBDI terkait lainnya KBLI 2025 dan Sertifikat Standar Terverifikasi
• Sertifikat Badan Usaha SBU Kualifikasi Usaha Kecil
• Kualifikasi Usaha Kecil, SubKlasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68026402 · Jasa Konsultansi Perencanaan - Revitalisasi Pasar Baru (Tahap 1) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.