Konsultan Perencanaan Infrastruktur T.A 2027

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Infrastruktur T.A 2027 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Padang Lawas (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Padang Lawas. Nilai HPS Rp 500.000.000 dari pagu Rp 500.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: kab. Padang Lawas - Padang Lawas (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10173338000

Instansi

Kab. Padang Lawas

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 500.000.000

Nilai pagu

Rp 500.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

kab. Padang Lawas - Padang Lawas (Kab.)

Wilayah

Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara

Tanggal dibuat

6 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Padang Lawas

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi7 Oktober 2026 22:00 — 13 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi7 Oktober 2026 22:00 — 16 Oktober 2026 15:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 Oktober 2026 10:00 — 9 Oktober 2026 11:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi10 Oktober 2026 00:00 — 16 Oktober 2026 15:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi16 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi20 Oktober 2026 09:00 — 20 Oktober 2026 12:20
7. Penetapan Hasil Kualifikasi20 Oktober 2026 12:21 — 20 Oktober 2026 15:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi20 Oktober 2026 16:00 — 20 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi21 Oktober 2026 00:00 — 26 Oktober 2026 15:59
10. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 16:00 — 30 Oktober 2026 15:59
11. Pemberian Penjelasan29 Oktober 2026 10:00 — 29 Oktober 2026 11:59
12. Upload Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 12:00 — 30 Oktober 2026 15:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis30 Oktober 2026 16:00 — 2 November 2026 14:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis2 November 2026 15:00 — 2 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 November 2026 00:00 — 3 November 2026 11:59
16. Penetapan Pemenang3 November 2026 12:00 — 3 November 2026 14:59
17. Pengumuman Pemenang3 November 2026 15:00 — 3 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah4 November 2026 00:00 — 9 November 2026 11:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 November 2026 12:00 — 9 November 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 November 2026 00:00 — 10 November 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini11 November 2026 08:00 — 16 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan RE102 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian RK001
• TDP dan NIB
• Yang Masih berlaku sesuai sub bidang pekerjaan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memenuhi persyaratan sesuai KAK dan MDP

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68036196 · Konsultan Perencanaan Infrastruktur T.A 2027 · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.