Pembangunan Jalan Pasir Panjang

Ringkasan paket

Pembangunan Jalan Pasir Panjang adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengusaha Batam. Nilai HPS Rp 30.920.397.313 dari pagu Rp 31.025.750.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha menengah. Lokasi pekerjaan: Jalan Pasir Panjang - Batam (Kota). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10173186000

Instansi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Satuan kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 30.920.397.313

Nilai pagu

Rp 31.025.750.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Menengah

Lokasi pekerjaan

Jalan Pasir Panjang - Batam (Kota)

Wilayah

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

5 Oktober 2026

LPSE

LPSE Badan Pengusaha Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi9 Oktober 2026 16:45 — 15 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 16:45 — 16 Oktober 2026 08:59
3. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 15:00 — 16 Oktober 2026 08:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran16 Oktober 2026 09:00 — 16 Oktober 2026 11:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga16 Oktober 2026 13:00 — 24 Oktober 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi26 Oktober 2026 00:00 — 26 Oktober 2026 16:30
8. Penetapan Pemenang27 Oktober 2026 09:00 — 27 Oktober 2026 13:59
9. Pengumuman Pemenang27 Oktober 2026 14:00 — 27 Oktober 2026 15:59
10. Masa Sanggah27 Oktober 2026 16:00 — 31 Oktober 2026 07:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 08:00 — 6 November 2026 16:59
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini2 November 2026 08:00 — 19 November 2026 16:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• AKTA
• Pendirian dan Perubahan Jika Ada
• SBU
• BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dan PL004 Pekerjaan Tanah yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68018090 · Pembangunan Jalan Pasir Panjang · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.