Pengawasan Rekonstuksi Jalan Gajah Mada (DBH Sawit)

Ringkasan paket

Pengawasan Rekonstuksi Jalan Gajah Mada (DBH Sawit) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Murung Raya (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Murung Raya. Nilai HPS Rp 175.000.000 dari pagu Rp 175.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kec. Laung Tuhup - Murung Raya (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10173174000

Instansi

Kab. Murung Raya

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 175.000.000

Nilai pagu

Rp 175.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kec. Laung Tuhup - Murung Raya (Kab.)

Wilayah

Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah

Tanggal dibuat

5 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Murung Raya

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi9 Oktober 2026 15:00 — 16 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi9 Oktober 2026 15:01 — 16 Oktober 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi12 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi12 Oktober 2026 15:00 — 19 Oktober 2026 15:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi19 Oktober 2026 15:01 — 21 Oktober 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi21 Oktober 2026 08:00 — 21 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi21 Oktober 2026 14:01 — 21 Oktober 2026 14:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi21 Oktober 2026 14:31 — 21 Oktober 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi21 Oktober 2026 15:00 — 26 Oktober 2026 15:00
10. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 15:01 — 30 Oktober 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan28 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran28 Oktober 2026 14:01 — 30 Oktober 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis30 Oktober 2026 15:01 — 2 November 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis2 November 2026 15:01 — 2 November 2026 15:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga2 November 2026 15:31 — 3 November 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang3 November 2026 15:01 — 3 November 2026 17:00
17. Pengumuman Pemenang3 November 2026 17:01 — 4 November 2026 06:59
18. Masa Sanggah4 November 2026 07:00 — 9 November 2026 07:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 November 2026 08:00 — 9 November 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini9 November 2026 15:01 — 20 November 2026 15:00
21. Penandatanganan Kontrak10 November 2026 08:00 — 25 November 2026 15:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Nomor Induk Berusaha NIB
• 71102 - Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI KBLI 2020 atau 71109 - Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya KBLI 2025
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Lain
• SPT Pajak Tahun 2025
• Lain
• Memiliki persyaratan kualifikasi kinerja penyedia minimal BAIK
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68043835 · Pengawasan Rekonstuksi Jalan Gajah Mada (DBH Sawit) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.