Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun 2027 (APBD - P)

Ringkasan paket

Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun 2027 (APBD - P) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kerinci (Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kerinci. Nilai HPS Rp 195.000.000 dari pagu Rp 195.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab. Kerinci - Kerinci (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10172970000

Instansi

Kab. Kerinci

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 195.000.000

Nilai pagu

Rp 195.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kab. Kerinci - Kerinci (Kab.)

Wilayah

Kab. Kerinci, Jambi

Tanggal dibuat

5 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kerinci

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi23 Oktober 2026 23:00 — 31 Oktober 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 23:00 — 31 Oktober 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi26 Oktober 2026 10:01 — 31 Oktober 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi31 Oktober 2026 10:00 — 3 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 08:00 — 2 November 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi3 November 2026 08:00 — 3 November 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi3 November 2026 12:01 — 3 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi4 November 2026 08:00 — 9 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini10 November 2026 08:00 — 16 November 2026 23:59
11. Pemberian Penjelasan12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran12 November 2026 10:01 — 16 November 2026 23:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis17 November 2026 08:00 — 18 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 November 2026 08:00 — 19 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga20 November 2026 12:00 — 20 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang21 November 2026 08:00 — 21 November 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang21 November 2026 12:01 — 21 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah22 November 2026 08:00 — 27 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya30 November 2026 08:00 — 30 November 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:00 — 1 Desember 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak2 Desember 2026 00:00 — 4 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68025048 · Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun 2027 (APBD - P) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.