Lanjutan Pelebaran Jalan Gajah Mada

Ringkasan paket

Lanjutan Pelebaran Jalan Gajah Mada adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Paser (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Paser. Nilai HPS Rp 1.917.784.800 dari pagu Rp 1.951.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kec. Tanah Grogot - Paser (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10172815000

Instansi

Kab. Paser

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.917.784.800

Nilai pagu

Rp 1.951.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kec. Tanah Grogot - Paser (Kab.)

Wilayah

Kab. Paser, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

3 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Paser

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi16 Oktober 2026 15:00 — 22 Oktober 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 15:01 — 22 Oktober 2026 12:00
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 12:01 — 22 Oktober 2026 12:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 12:01 — 27 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga22 Oktober 2026 12:01 — 27 Oktober 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 09:00 — 28 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang28 Oktober 2026 12:00 — 28 Oktober 2026 18:00
9. Pengumuman Pemenang28 Oktober 2026 18:01 — 28 Oktober 2026 23:59
10. Masa Sanggah29 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 15:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini3 November 2026 08:00 — 13 November 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak3 November 2026 08:00 — 13 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Perizinan Berusaha
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa 1. Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi atau 3. Memiliki Nomor lnduk Berusaha dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Kualifikasi Usaha KECIL, serta disyaratkan klasifikasi Bangunan Sipil sub bidang klasifikasi SI003 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara KBLI 2017 atau BS001 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan KBLI 2020, yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memiliki penilaian kinerja penyedia dengan nilai rata-rata MINIMAL BAIK dalam kurun waktu 3 Tiga tahun terakhir pekerjaan konstruksi yang penilaian kinerja Penyedia Barang Jasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP dan atau dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 63378530 · Lanjutan Pelebaran Jalan Gajah Mada · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.