- Beranda
- Tender LPSE
- Kabupaten Aceh Selatan
- Perencanaan Teknis Bangunan Gedung KODIM 0107/…
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung KODIM 0107/Asel
Kab. Aceh Selatan · HPS Rp 260 Jt
Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai). Lihat tender aktif Kabupaten Aceh Selatan atau paket serupa di bawah.
Ringkasan paket
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung KODIM 0107/Asel adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Aceh Selatan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Aceh Selatan. Nilai HPS Rp 260.000.000 dari pagu Rp 260.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kec. Tapaktuan - Aceh Selatan (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.
Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini
Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.
Informasi paket
- Kode paket
- 10172673000
- Instansi
- Kab. Aceh Selatan
- Satuan kerja
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kategori
- Tender
- Jenis pengadaan
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
- Metode
- Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya
- Nilai HPS
- Rp 260.000.000
- Nilai pagu
- Rp 260.000.000
- Sumber dana / TA
- APBD 2026
- Jenis kontrak
- Lumsum
- Lokasi pekerjaan
- Kec. Tapaktuan - Aceh Selatan (Kab.)
- Wilayah
- Kab. Aceh Selatan, Aceh
- Tanggal dibuat
- 2 Oktober 2026
- LPSE
- LPSE Kabupaten Aceh Selatan
Cek Kelayakan AI
Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?
ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.
Jadwal tahapan
- Pengumuman Prakualifikasi2 Oktober 2026 16:45 — 9 Oktober 2026 16:45
- Download Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 16:45 — 12 Oktober 2026 16:45
- Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 Oktober 2026 08:00 — 5 Oktober 2026 10:00
- Kirim Persyaratan Kualifikasi9 Oktober 2026 16:45 — 12 Oktober 2026 16:45
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi12 Oktober 2026 16:46 — 14 Oktober 2026 08:00
- Pembuktian Kualifikasi14 Oktober 2026 08:00 — 14 Oktober 2026 16:00
- Penetapan Hasil Kualifikasi14 Oktober 2026 16:01 — 14 Oktober 2026 18:00
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi14 Oktober 2026 18:01 — 20 Oktober 2026 21:00
- Masa Sanggah Prakualifikasi15 Oktober 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 08:00
- Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 09:00
- Pemberian Penjelasan22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 10:00
- Upload Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 10:00 — 23 Oktober 2026 09:00
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 09:01 — 23 Oktober 2026 21:15
- Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 21:16 — 23 Oktober 2026 21:30
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga23 Oktober 2026 21:31 — 23 Oktober 2026 22:00
- Penetapan Pemenang23 Oktober 2026 22:01 — 23 Oktober 2026 23:00
- Pengumuman Pemenang23 Oktober 2026 23:01 — 24 Oktober 2026 08:00
- Masa Sanggah24 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 08:00
- Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya29 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 15:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 Oktober 2026 15:01 — 6 November 2026 16:00
- Penandatanganan Kontrak30 Oktober 2026 15:01 — 6 November 2026 16:00
Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)
- Administrasi/Legalitas
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- Sesuai dengan Dokumen Kualifikasi
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.
- Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
- Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.
- Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
- 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
- Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
- 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
- Teknis
- a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- 67532879 · Perencanaan Teknis Bangunan Gedung KODIM 0107/Asel · APBD
Regulasi yang berlaku
Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.
Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.
Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.
Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).
Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.
Pasal kunci Perpres 16/20188 pasal relevan · 7 sudah diubah
- Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 51Prakualifikasi gagalMetode prakualifikasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
- Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
Tanya jawab singkat
8 pertanyaan · klik untuk membukaBerapa HPS paket ini?
Nilai HPS paket ini Rp 260.000.000 (Rp 260 Jt). Nilainya sama dengan pagu anggaran. Sumber dana: APBD.
Kapan batas akhir pemasukan penawaran paket ini?
Tahap upload dokumen penawaran dibuka 22 Oktober 2026 10:00 WIB dan ditutup 23 Oktober 2026 09:00 WIB. Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai).
Kapan pemenang paket ini diumumkan?
Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 23 Oktober 2026 23:01 – 24 Oktober 2026 08:00 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 30 Oktober 2026 15:01 – 6 November 2026 16:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.
Siapa penyelenggara tender ini?
Paket ini milik Kab. Aceh Selatan (satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) dan diumumkan melalui LPSE Kabupaten Aceh Selatan dengan kode paket 10172673000.
Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?
Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan metode Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Jenis kontraknya Lumsum.
Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?
Dari 1.534 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan HPS Rp200 juta–Rp1 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 97,6% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 253,7 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.
Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?
Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026; Permen PUPR 10/2021. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.
Di mana lokasi pekerjaan paket ini?
Lokasi pekerjaan: Kec. Tapaktuan - Aceh Selatan (Kab.). Wilayah LPSE: Kab. Aceh Selatan, Aceh.
Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.
Paket aktif serupa
Pembangunan Jalan Tengah Peulumat - Aur Peulumat Kec. Labuhanhaji Timur
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 1,8 MSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 1,8 M
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …Pemeliharaan Berkala Jalan. Cut Nyak Dhien, Jl. Lingkar Lhok Keutapang, Jl. Cempaka - Jl. SMEA, dan Ujung Pasir - SMAN Unggul (DOKA-P)
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 1,4 MSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 1,4 M
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Simpang Raja
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 800 JtSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 800 Jt
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …Pembangunan Jembatan Desa Peulokan Kec. Labuhan Haji Barat (DOKA-P)
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 732,3 JtSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 732,3 Jt
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …Pembangunan Saluran Pembuang Gp. Paya Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur (DOKA-P)
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 674,1 JtSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 674,1 Jt
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …Rehabilitasi Gedung Serbaguna Bappeda Aceh Selatan
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh SelatanTenderPekerjaan Konstruksi2026Rp 550 JtSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …HPS
Rp 550 Jt
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa …