FS (Feasibility Study) Optimalisasi Pembangunan IPLT Kec. Tenggarong

Ringkasan paket

FS (Feasibility Study) Optimalisasi Pembangunan IPLT Kec. Tenggarong adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kutai Kartanegara (Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai HPS Rp 318.268.000 dari pagu Rp 377.680.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Tenggarong - Kutai Kartanegara (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan ….

Informasi paket

Kode paket

10172442000

Instansi

Kab. Kutai Kartanegara

Satuan kerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 318.268.000

Nilai pagu

Rp 377.680.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Tenggarong - Kutai Kartanegara (Kab.)

Wilayah

Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

1 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi13 Oktober 2026 15:00 — 20 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi13 Oktober 2026 15:01 — 23 Oktober 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi15 Oktober 2026 09:00 — 15 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi15 Oktober 2026 10:01 — 23 Oktober 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 12:01 — 29 Oktober 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 17:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi29 Oktober 2026 17:31 — 29 Oktober 2026 22:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi29 Oktober 2026 22:01 — 29 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi30 Oktober 2026 08:00 — 4 Desember 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini4 November 2026 08:01 — 9 November 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan6 November 2026 09:59 — 6 November 2026 10:59
12. Upload Dokumen Penawaran6 November 2026 11:00 — 9 November 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis9 November 2026 12:01 — 17 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 10:01 — 17 November 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga17 November 2026 10:31 — 17 November 2026 11:59
16. Penetapan Pemenang17 November 2026 12:00 — 17 November 2026 20:00
17. Pengumuman Pemenang17 November 2026 20:01 — 17 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah18 November 2026 08:00 — 23 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya23 November 2026 08:01 — 24 November 2026 23:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 08:00 — 2 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 08:00 — 3 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB KBLI 71102 dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020
• SBU kualifikasi usaha kecil
• Jasa Rekayasa Lainnya RK 005 yang masih Berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Lain
• Dokumen Lainnya
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67915113 · FS (Feasibility Study) Optimalisasi Pembangunan IPLT Kec. Tenggarong · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.