Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Merangin (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Merangin. Nilai HPS Rp 199.940.000 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA - Merangin (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10172421000

Instansi

Kab. Merangin

Satuan kerja

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 199.940.000

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA - Merangin (Kab.)

Wilayah

Kab. Merangin, Jambi

Tanggal dibuat

1 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Merangin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi5 Oktober 2026 14:00 — 12 Oktober 2026 15:59
2. Download Dokumen Kualifikasi5 Oktober 2026 14:00 — 14 Oktober 2026 14:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi7 Oktober 2026 09:00 — 7 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi7 Oktober 2026 12:00 — 14 Oktober 2026 14:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi14 Oktober 2026 15:00 — 15 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi16 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 11:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi22 Oktober 2026 11:30 — 22 Oktober 2026 11:45
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi22 Oktober 2026 11:46 — 22 Oktober 2026 11:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi22 Oktober 2026 12:00 — 26 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 08:30 — 29 Oktober 2026 15:59
11. Pemberian Penjelasan28 Oktober 2026 09:00 — 28 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran28 Oktober 2026 11:00 — 29 Oktober 2026 15:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis29 Oktober 2026 16:00 — 30 Oktober 2026 13:30
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis30 Oktober 2026 13:31 — 30 Oktober 2026 13:40
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga30 Oktober 2026 13:41 — 30 Oktober 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang30 Oktober 2026 14:01 — 30 Oktober 2026 14:15
17. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 14:16 — 30 Oktober 2026 14:30
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 14:31 — 3 November 2026 11:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya4 November 2026 08:00 — 4 November 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini5 November 2026 08:00 — 13 November 2026 11:59
21. Penandatanganan Kontrak6 November 2026 08:00 — 13 November 2026 11:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Sesuai LDK
• NIB
• Sesuai LDK
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67960887 · Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.