Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP)

Ringkasan paket

Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Indragiri Hilir (Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai HPS Rp 249.995.000 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Tembilahan Hulu - Indragiri Hilir (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10172287000

Instansi

Kab. Indragiri Hilir

Satuan kerja

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.995.000

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Tembilahan Hulu - Indragiri Hilir (Kab.)

Wilayah

Kab. Indragiri Hilir, Riau

Tanggal dibuat

30 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Indragiri Hilir

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi7 Oktober 2026 16:00 — 14 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi7 Oktober 2026 16:00 — 14 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi12 Oktober 2026 12:00 — 14 Oktober 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi14 Oktober 2026 16:01 — 21 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi21 Oktober 2026 09:00 — 21 Oktober 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi22 Oktober 2026 12:01 — 22 Oktober 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan28 Oktober 2026 08:05 — 2 November 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan30 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 12:00 — 2 November 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 November 2026 12:01 — 5 November 2026 07:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga5 November 2026 12:01 — 6 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang7 November 2026 08:00 — 7 November 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang7 November 2026 12:01 — 7 November 2026 15:00
18. Masa Sanggah · tahap saat ini8 November 2026 08:00 — 13 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya13 November 2026 09:00 — 16 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak17 November 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi dengan kode KBLI 71102
• SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil, Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya RK005 KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Memiliki Penilaian Kinerja Penyedia Minimal Baik, berdasarkan Penilaian Kinerja Penyedia yang tercantum pada aplikasi SIKaP atau berdasarkan surat keterangan hasil Penilaian Kinerja Penyedia oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara manual, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah untuk Pengadaan Jasa konsultansi Konstruksi dikecualikan dari persyaratan kualifikasi kinerja Penyedia
• Teknis

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67672232 · Dokumen PTMP · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.