Rehabilitasi Kantor Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Polres HST

Ringkasan paket

Rehabilitasi Kantor Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Polres HST adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Hulu Sungai Tengah (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nilai HPS Rp 774.918.000 dari pagu Rp 808.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kecamatan Barabai - Hulu Sungai Tengah (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10172034000

Instansi

Kab. Hulu Sungai Tengah

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 774.918.000

Nilai pagu

Rp 808.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kecamatan Barabai - Hulu Sungai Tengah (Kab.)

Wilayah

Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Tanggal dibuat

30 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi9 Oktober 2026 11:00 — 14 Oktober 2026 11:00
2. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 11:00 — 15 Oktober 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 09:59
4. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 10:00 — 15 Oktober 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 10:01 — 28 Oktober 2026 10:01
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga15 Oktober 2026 10:01 — 28 Oktober 2026 10:01
7. Pembuktian Kualifikasi15 Oktober 2026 10:01 — 28 Oktober 2026 10:01
8. Penetapan Pemenang28 Oktober 2026 10:02 — 28 Oktober 2026 12:00
9. Pengumuman Pemenang28 Oktober 2026 12:01 — 28 Oktober 2026 13:00
10. Masa Sanggah28 Oktober 2026 13:01 — 2 November 2026 13:01
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 13:02 — 3 November 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak2 November 2026 13:02 — 3 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi NIB
• sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Gedung, sub klasifikasi BG002 - Konstruksi Gedung Perkantoran
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Lain
• Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
• Lain
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi dengan KBLI 41012 berupa a. Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi Untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NlB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memenuhi syarat nilai kinerja sekurang-kurangnya BAIK, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67974829 · Rehabilitasi Kantor Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Polres HST · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.