Konsultan Perencanaan Review Pembangunan RSUD PJS

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Review Pembangunan RSUD PJS adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kotabaru (Dinas Kesehatan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kotabaru. Nilai HPS Rp 400.000.000 dari pagu Rp 400.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas. Lokasi pekerjaan: Kec. Pulaulaut Utara - Kota Baru (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10171354000

Instansi

Kab. Kotabaru

Satuan kerja

Dinas Kesehatan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas

Nilai HPS

Rp 400.000.000

Nilai pagu

Rp 400.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kec. Pulaulaut Utara - Kota Baru (Kab.)

Wilayah

Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan

Tanggal dibuat

27 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kotabaru

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 September 2026 08:00 — 5 Oktober 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 September 2026 08:00 — 5 Oktober 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi1 Oktober 2026 09:00 — 1 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi1 Oktober 2026 15:00 — 5 Oktober 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi5 Oktober 2026 09:05 — 7 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi7 Oktober 2026 09:00 — 8 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi8 Oktober 2026 15:05 — 8 Oktober 2026 18:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi8 Oktober 2026 18:05 — 8 Oktober 2026 19:05
9. Masa Sanggah Prakualifikasi8 Oktober 2026 19:06 — 13 Oktober 2026 10:00
10. Download Dokumen Pemilihan13 Oktober 2026 10:00 — 19 Oktober 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan15 Oktober 2026 09:00 — 15 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 15:00 — 19 Oktober 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 10:05 — 22 Oktober 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis22 Oktober 2026 16:01 — 22 Oktober 2026 16:30
15. Masa Sanggah atas Hasil Kelulusan Administrasi dan Teknis22 Oktober 2026 16:30 — 26 Oktober 2026 10:00
16. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga26 Oktober 2026 10:00 — 26 Oktober 2026 15:00
17. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya26 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 15:00
18. Penetapan dan Pengumuman Pemenang27 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 17:30
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 12:00
20. Penandatanganan Kontrak29 Oktober 2026 12:00 — 6 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB - OSS Berbasis Resiko
• KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Kualifikasi Kecil, Subklasifikasi RK001 - Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
• Sertifikat Standar Terverifikasi
• KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Lain
• Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67833558 · Konsultan Perencanaan Review Pembangunan RSUD PJS · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.