Management Konstruksi (MK) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Dalam Kota Muara Teweh (MULTIYEARS)

Ringkasan paket

Management Konstruksi (MK) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Dalam Kota Muara Teweh (MULTIYEARS) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Barito Utara (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Barito Utara. Nilai HPS Rp 2.999.300.000 dari pagu Rp 3.000.000.000, sumber dana APBD 2028 APBD 2027 APBD 2029 APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kecamatan Teweh Tengah - Barito Utara (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Informasi paket

Kode paket

10171333000

Instansi

Kab. Barito Utara

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.999.300.000

Nilai pagu

Rp 3.000.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2028 APBD 2027 APBD 2029 APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kecamatan Teweh Tengah - Barito Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah

Tanggal dibuat

27 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Barito Utara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi5 Oktober 2026 10:00 — 12 Oktober 2026 10:00
2. Download Dokumen Kualifikasi5 Oktober 2026 10:00 — 12 Oktober 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi8 Oktober 2026 07:00 — 8 Oktober 2026 08:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi8 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi12 Oktober 2026 10:01 — 16 Oktober 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi16 Oktober 2026 12:01 — 20 Oktober 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi20 Oktober 2026 12:01 — 20 Oktober 2026 13:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi20 Oktober 2026 13:31 — 20 Oktober 2026 14:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi20 Oktober 2026 14:01 — 26 Oktober 2026 07:00
10. Download Dokumen Pemilihan26 Oktober 2026 07:01 — 2 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan29 Oktober 2026 07:00 — 29 Oktober 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 09:01 — 2 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 November 2026 08:01 — 4 November 2026 11:30
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis4 November 2026 11:31 — 4 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga4 November 2026 12:01 — 5 November 2026 09:30
16. Penetapan Pemenang5 November 2026 09:31 — 5 November 2026 12:30
17. Pengumuman Pemenang5 November 2026 12:31 — 5 November 2026 13:00
18. Masa Sanggah5 November 2026 13:01 — 10 November 2026 13:01
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya10 November 2026 13:02 — 12 November 2026 10:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini12 November 2026 11:00 — 17 November 2026 11:00
21. Penandatanganan Kontrak17 November 2026 11:01 — 23 November 2026 12:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 71102
• NIB
• NIB Berbasis Risiko KBLI 71102 yang telah terverifikasi melalui OSS-RBA dan memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan OSS-RBA
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67813894 · Management Konstruksi (MK) Peningkatan dan Pelebaran Jalan Dalam Kota Muara Teweh (MULTIYEARS) · APBDPAPBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.