,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rehab Interior Ruang Fraksi (Pekerjaan 2 Gedung Atas )

Ringkasan paket

,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rehab Interior Ruang Fraksi (Pekerjaan 2 Gedung Atas ) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Musi Banyuasin (Sekretariat Dprd) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai HPS Rp 588.725.600 dari pagu Rp 600.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Sekretariat DPRD Kab.Muba - Musi Banyu Asin (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10171284000

Instansi

Kab. Musi Banyuasin

Satuan kerja

Sekretariat DPRD

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 588.725.600

Nilai pagu

Rp 600.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Sekretariat DPRD Kab.Muba - Musi Banyu Asin (Kab.)

Wilayah

Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Tanggal dibuat

26 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Musi Banyuasin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi1 Oktober 2026 15:00 — 6 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan1 Oktober 2026 15:00 — 8 Oktober 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan5 Oktober 2026 09:00 — 5 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 Oktober 2026 14:00 — 8 Oktober 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran8 Oktober 2026 14:01 — 8 Oktober 2026 15:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga8 Oktober 2026 14:01 — 21 Oktober 2026 15:59
7. Pembuktian Kualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 21 Oktober 2026 15:59
8. Penetapan Pemenang22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 11:00
9. Pengumuman Pemenang22 Oktober 2026 11:01 — 22 Oktober 2026 14:00
10. Masa Sanggah22 Oktober 2026 14:01 — 27 Oktober 2026 14:01
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini29 Oktober 2026 08:00 — 17 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha NIB
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, berupa a Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB KBLI Tahun 2025 yaitu KBLI 41012 Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran dan Sertifikat Standar terverifikasi b Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Lain
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Gedung, Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran BG002 yang masih berlaku
• Lain
• Perusahaan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti bayar bulan berjalan atau 1 tahun dan surat pernyataan bersedia mendaftarkan seluruh pekerja pada pekerjaan ini sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
• Lain
• Surat pernyataan tidak menuntut pembayaran apabila terjadi keterlambatan, penundaan, atau pembatasan pembayaran terminpelunasan akibat belum tersedianya alokasi anggaran atau perubahan kebijakan keuangan pada instansi pemberi kerja, maka kami tidak akan melakukan tuntutan hukum, gugatan perdata, maupun menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak pemberi kerja.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memiliki nilai rata-rata kinerja penyedia dengan nilai baik danatau sangat baik yang penilaian kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP danatau dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia BarangJasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67975035 · Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rehab Interior Ruang Fraksi (Pekerjaan 2 Gedung Atas ) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.