Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Master Plan)

Ringkasan paket

Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Master Plan) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Buleleng (Rumah Sakit Umum Daerah) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Buleleng. Nilai HPS Rp 188.829.900 dari pagu Rp 189.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Pagu Anggaran. Lokasi pekerjaan: Jalan Ngurah Rai No.30, Singaraja - Bali - Buleleng (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10171155000

Instansi

Kab. Buleleng

Satuan kerja

Rumah Sakit Umum Daerah

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Pagu Anggaran

Nilai HPS

Rp 188.829.900

Nilai pagu

Rp 189.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jalan Ngurah Rai No.30, Singaraja - Bali - Buleleng (Kab.)

Wilayah

Kab. Buleleng, Bali

Tanggal dibuat

25 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Buleleng

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi28 September 2026 16:00 — 5 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi28 September 2026 16:00 — 8 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi1 Oktober 2026 09:00 — 1 Oktober 2026 10:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi1 Oktober 2026 10:30 — 8 Oktober 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi8 Oktober 2026 16:05 — 13 Oktober 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi12 Oktober 2026 08:00 — 13 Oktober 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi13 Oktober 2026 12:00 — 13 Oktober 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi13 Oktober 2026 15:05 — 13 Oktober 2026 16:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan19 Oktober 2026 08:05 — 26 Oktober 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan22 Oktober 2026 09:00 — 22 Oktober 2026 10:30
12. Upload Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 10:30 — 26 Oktober 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis26 Oktober 2026 12:05 — 2 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis29 Oktober 2026 12:05 — 2 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga2 November 2026 12:05 — 2 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang2 November 2026 14:05 — 2 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang2 November 2026 15:05 — 2 November 2026 16:00
18. Masa Sanggah2 November 2026 16:05 — 9 November 2026 12:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya10 November 2026 08:00 — 10 November 2026 14:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini11 November 2026 08:00 — 11 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak11 November 2026 08:00 — 13 November 2026 14:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB dan Sertifikat Standar
• Memiliki NIB dan Sertipikat standar terverifikasi sesuai dengan KBLI 2020 71101 Aktivitas Arsitektural
• SBU
• Memiliki SBU dengan kualifikasi usaha kecil dengan sub bidangklasifikasi layanan AL001 Jasa Pengembangan Pemamfaatan Ruang atau AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67843836 · Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Master Plan) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.