Perencanaan DED Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten Kutai Timur

Ringkasan paket

Perencanaan DED Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten Kutai Timur adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kutai Timur (Dinas Perhubungan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kutai Timur. Nilai HPS Rp 598.891.776 dari pagu Rp 598.951.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.). Tahap saat ini: Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

Informasi paket

Kode paket

10170889000

Instansi

Kab. Kutai Timur

Satuan kerja

Dinas Perhubungan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 598.891.776

Nilai pagu

Rp 598.951.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

24 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kutai Timur

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 Oktober 2026 15:00 — 9 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 15:00 — 9 Oktober 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi6 Oktober 2026 09:00 — 6 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi6 Oktober 2026 13:00 — 9 Oktober 2026 15:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi9 Oktober 2026 15:01 — 16 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi9 Oktober 2026 16:00 — 16 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi16 Oktober 2026 15:01 — 16 Oktober 2026 15:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi16 Oktober 2026 15:31 — 16 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi17 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan22 Oktober 2026 08:01 — 29 Oktober 2026 13:00
11. Pemberian Penjelasan26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 13:00 — 29 Oktober 2026 13:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis29 Oktober 2026 13:01 — 3 November 2026 09:30
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis3 November 2026 09:31 — 3 November 2026 10:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 November 2026 10:01 — 3 November 2026 11:00
16. Penetapan Pemenang3 November 2026 11:01 — 3 November 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang3 November 2026 12:01 — 3 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah4 November 2026 08:00 — 9 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya · tahap saat ini9 November 2026 08:01 — 11 November 2026 16:01
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa11 November 2026 16:02 — 13 November 2026 16:02
21. Penandatanganan Kontrak13 November 2026 16:03 — 27 November 2026 16:03

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur yang berserfitikat standar terverifikasi atau KBLI 2020 71102 Ak vitas Keinsinyuran Dan Konsultansi Teknis YBDI yang berserfitikat standar terverifikasi atau KBLI 2025 71109 Akfitas Enjinering dan konsultan teknis yang masih berlaku
• SBU
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK 003
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67883813 · Perencanaan DED Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten Kutai Timur · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.