Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) Pengembangan Pusdiklatwas TA 2026

Ringkasan paket

Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) Pengembangan Pusdiklatwas TA 2026 adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai HPS Rp 7.037.237.284 dari pagu Rp 8.565.135.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720 - Bogor (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10170779000

Instansi

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Satuan kerja

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 7.037.237.284

Nilai pagu

Rp 8.565.135.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720 - Bogor (Kab.)

Wilayah

Jawa Barat

Tanggal dibuat

23 September 2026

LPSE

LPSE Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi25 September 2026 11:00 — 1 Oktober 2026 16:30
2. Download Dokumen Pemilihan25 September 2026 11:00 — 1 Oktober 2026 16:30
3. Pemberian Penjelasan28 September 2026 10:00 — 28 September 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran28 September 2026 11:01 — 1 Oktober 2026 16:30
5. Pembukaan Dokumen Penawaran1 Oktober 2026 16:31 — 14 Oktober 2026 09:15
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga1 Oktober 2026 16:31 — 14 Oktober 2026 09:15
7. Pembuktian Kualifikasi1 Oktober 2026 16:31 — 14 Oktober 2026 09:15
8. Penetapan Pemenang14 Oktober 2026 09:16 — 15 Oktober 2026 11:00
9. Pengumuman Pemenang15 Oktober 2026 11:01 — 15 Oktober 2026 11:30
10. Masa Sanggah15 Oktober 2026 11:31 — 19 Oktober 2026 16:30
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa19 Oktober 2026 16:31 — 2 November 2026 16:30
12. Penandatanganan Kontrak19 Oktober 2026 16:31 — 2 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB KBLI
• SBU BG009 KBLI 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya atau SBU BS017 KBLI 42919 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Perairan dan Sejenis Lainnya
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67480248 · Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) Pengembangan Pusdiklatwas TA 2026 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.