Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung

Ringkasan paket

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Badung (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Badung. Nilai HPS Rp 185.475.558 dari pagu Rp 186.388.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Badung - Badung (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10170143000

Instansi

Kab. Badung

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 185.475.558

Nilai pagu

Rp 186.388.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Badung - Badung (Kab.)

Wilayah

Kab. Badung, Bali

Tanggal dibuat

21 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Badung

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi23 September 2026 14:30 — 1 Oktober 2026 11:30
2. Download Dokumen Kualifikasi23 September 2026 14:31 — 2 Oktober 2026 11:30
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi25 September 2026 09:00 — 25 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi26 September 2026 00:01 — 2 Oktober 2026 11:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 12:00 — 8 Oktober 2026 13:00
6. Pembuktian Kualifikasi5 Oktober 2026 13:05 — 8 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi8 Oktober 2026 14:05 — 8 Oktober 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi8 Oktober 2026 15:05 — 8 Oktober 2026 23:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi9 Oktober 2026 00:01 — 13 Oktober 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan13 Oktober 2026 10:00 — 19 Oktober 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan15 Oktober 2026 09:00 — 15 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 15:00 — 19 Oktober 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 10:05 — 26 Oktober 2026 15:30
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis26 Oktober 2026 15:31 — 26 Oktober 2026 23:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga27 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 14:15
16. Penetapan Pemenang28 Oktober 2026 14:16 — 28 Oktober 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang28 Oktober 2026 15:01 — 28 Oktober 2026 16:00
18. Masa Sanggah28 Oktober 2026 16:01 — 2 November 2026 23:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2 November 2026 08:00 — 3 November 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa4 November 2026 08:00 — 5 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini6 November 2026 08:00 — 23 November 2026 15:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB dan Sertifikat Standar
• Jasa Konsultansi Konstruksi, KBLI 71101 - Aktivitas Arsitektural yang masih berlaku
• LSBU
• Klasifikasi Perencanaan Arsitektur, Sub Klasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 KBLI 71101, kualifikasi usaha Kecil
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67756710 · Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.