Penataan Kawasan Depan Kantor Bupati (Aspal Depan Pagar)

Ringkasan paket

Penataan Kawasan Depan Kantor Bupati (Aspal Depan Pagar) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Merangin (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Merangin. Nilai HPS Rp 798.721.000 dari pagu Rp 799.694.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Merangin - Merangin (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10169901000

Instansi

Kab. Merangin

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 798.721.000

Nilai pagu

Rp 799.694.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Merangin - Merangin (Kab.)

Wilayah

Kab. Merangin, Jambi

Tanggal dibuat

20 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Merangin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi28 Oktober 2026 22:30 — 2 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan28 Oktober 2026 22:40 — 2 November 2026 12:00
3. Pemberian Penjelasan30 Oktober 2026 10:00 — 30 Oktober 2026 10:30
4. Upload Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 11:00 — 2 November 2026 12:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran2 November 2026 12:10 — 2 November 2026 14:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga2 November 2026 14:10 — 4 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang5 November 2026 12:05 — 5 November 2026 14:00
9. Pengumuman Pemenang5 November 2026 14:05 — 5 November 2026 16:00
10. Masa Sanggah · tahap saat ini6 November 2026 08:00 — 11 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa12 November 2026 08:00 — 13 November 2026 11:30
12. Penandatanganan Kontrak13 November 2026 08:00 — 19 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• SESUAI LDK
• NIB
• Sesuai Dokumen dan Masih Berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67868521 · Penataan Kawasan Depan Kantor Bupati (Aspal Depan Pagar) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.