Masterplan Kawasan Industri Kab. Barito Kuala

Ringkasan paket

Masterplan Kawasan Industri Kab. Barito Kuala adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Barito Kuala (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Barito Kuala) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Barito Kuala. Nilai HPS Rp 449.327.361 dari pagu Rp 450.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab. Barito Kuala - Hulu Sungai Selatan (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10169852000

Instansi

Kab. Barito Kuala

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 449.327.361

Nilai pagu

Rp 450.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kab. Barito Kuala - Hulu Sungai Selatan (Kab.)

Wilayah

Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Tanggal dibuat

19 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Barito Kuala

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi22 September 2026 10:00 — 29 September 2026 10:00
2. Download Dokumen Kualifikasi22 September 2026 10:00 — 29 September 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi25 September 2026 10:00 — 25 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi25 September 2026 11:05 — 29 September 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi29 September 2026 10:01 — 6 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi5 Oktober 2026 10:00 — 6 Oktober 2026 14:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 Oktober 2026 15:01 — 6 Oktober 2026 16:12
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 Oktober 2026 16:13 — 6 Oktober 2026 16:20
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 Oktober 2026 16:21 — 12 Oktober 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan12 Oktober 2026 09:01 — 19 Oktober 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan15 Oktober 2026 10:00 — 15 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 11:01 — 19 Oktober 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 10:01 — 23 Oktober 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 10:01 — 23 Oktober 2026 10:35
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga23 Oktober 2026 10:36 — 23 Oktober 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang23 Oktober 2026 14:01 — 23 Oktober 2026 14:35
17. Pengumuman Pemenang23 Oktober 2026 14:36 — 23 Oktober 2026 15:20
18. Masa Sanggah23 Oktober 2026 15:21 — 28 Oktober 2026 15:25
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya28 Oktober 2026 15:26 — 29 Oktober 2026 15:30
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa29 Oktober 2026 15:31 — 6 November 2026 11:00
21. Penandatanganan Kontrak30 Oktober 2026 08:00 — 9 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• yang masih berlaku sesua dengan kualifikasi yang dibutuhkan 71101 Aktivitas Arsitektur
• SBU
• Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap AL004
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67867138 · Masterplan Kawasan Industri Kab. Barito Kuala · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.