Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Merangin (Dinas Perhubungan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Merangin. Nilai HPS Rp 199.947.000 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: DINAS PERHUBUNGAN - Merangin (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10169717000

Instansi

Kab. Merangin

Satuan kerja

DINAS PERHUBUNGAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 199.947.000

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

DINAS PERHUBUNGAN - Merangin (Kab.)

Wilayah

Kab. Merangin, Jambi

Tanggal dibuat

18 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Merangin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi25 September 2026 15:00 — 2 Oktober 2026 12:00
2. Download Dokumen Kualifikasi25 September 2026 15:00 — 2 Oktober 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 September 2026 10:00 — 29 September 2026 10:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 September 2026 10:35 — 2 Oktober 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 12:10 — 5 Oktober 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi6 Oktober 2026 08:00 — 6 Oktober 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 Oktober 2026 12:05 — 6 Oktober 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 Oktober 2026 14:05 — 7 Oktober 2026 09:35
9. Masa Sanggah Prakualifikasi7 Oktober 2026 09:35 — 12 Oktober 2026 09:35
10. Download Dokumen Pemilihan12 Oktober 2026 10:00 — 16 Oktober 2026 11:00
11. Pemberian Penjelasan14 Oktober 2026 10:00 — 14 Oktober 2026 10:30
12. Upload Dokumen Penawaran14 Oktober 2026 10:30 — 16 Oktober 2026 11:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 11:30 — 19 Oktober 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 12:05 — 19 Oktober 2026 14:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 Oktober 2026 14:05 — 20 Oktober 2026 11:00
16. Penetapan Pemenang20 Oktober 2026 11:05 — 21 Oktober 2026 17:00
17. Pengumuman Pemenang21 Oktober 2026 17:01 — 21 Oktober 2026 17:30
18. Masa Sanggah22 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya27 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa27 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini29 Oktober 2026 08:00 — 13 November 2026 12:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• 1. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, RK003
• NIB
• Sesuai Dokumen dan Masih Berlaku
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67741537 · Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).