Konsultan Perencanaan Daerah Irigasi di Kabupaten Nias Utara

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Daerah Irigasi di Kabupaten Nias Utara adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Nias Utara (Dinas Pekerjaaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Nias Utara. Nilai HPS Rp 399.466.800 dari pagu Rp 400.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Nias Utara - Nias Utara (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10168682000

Instansi

Kab. Nias Utara

Satuan kerja

Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 399.466.800

Nilai pagu

Rp 400.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Nias Utara - Nias Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Nias Utara, Sumatera Utara

Tanggal dibuat

15 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Nias Utara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi18 September 2026 19:00 — 25 September 2026 19:00
2. Download Dokumen Kualifikasi18 September 2026 19:00 — 28 September 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 10:00 — 21 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi22 September 2026 08:00 — 28 September 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 September 2026 09:05 — 2 Oktober 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi2 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi5 Oktober 2026 09:30 — 5 Oktober 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi5 Oktober 2026 12:05 — 5 Oktober 2026 16:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan13 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan16 Oktober 2026 10:00 — 16 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran17 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 09:05 — 20 Oktober 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis20 Oktober 2026 14:05 — 20 Oktober 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga21 Oktober 2026 08:00 — 21 Oktober 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang21 Oktober 2026 12:05 — 21 Oktober 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang21 Oktober 2026 16:05 — 21 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah22 Oktober 2026 09:00 — 27 Oktober 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya28 Oktober 2026 09:00 — 28 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa29 Oktober 2026 09:00 — 4 November 2026 15:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini30 Oktober 2026 09:00 — 17 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Berbasis Resiko
• SBU
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67821096 · Konsultan Perencanaan Daerah Irigasi di Kabupaten Nias Utara · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.