Tender Sudah Selesai

Jasa Konsultansi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sekolah Rakyat;

Kab. Bolaang Mongondow · HPS Rp 429,3 Jt

Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai). Lihat tender aktif Kabupaten Bolaang Mongondow atau paket serupa di bawah.

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sekolah Rakyat; adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Bolaang Mongondow (Dinas Sosial) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow. Nilai HPS Rp 429.305.376 dari pagu Rp 429.430.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Desa Lalangon Kecamatan Bolaang - Bolaang Mengondow (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
10168523000
Instansi
Kab. Bolaang Mongondow
Satuan kerja
Dinas Sosial
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode
Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya
Nilai HPS
Rp 429.305.376
Nilai pagu
Rp 429.430.000
Sumber dana / TA
APBDP 2026
Jenis kontrak
Lumsum
Lokasi pekerjaan
Desa Lalangon Kecamatan Bolaang - Bolaang Mengondow (Kab.)
Wilayah
Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
Tanggal dibuat
14 September 2026
LPSE
LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Jadwal tahapan

  1. Pengumuman Prakualifikasi15 September 2026 15:30 — 22 September 2026 11:30
  2. Download Dokumen Kualifikasi15 September 2026 15:30 — 21 September 2026 11:30
  3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi18 September 2026 09:00 — 18 September 2026 10:00
  4. Kirim Persyaratan Kualifikasi18 September 2026 12:00 — 21 September 2026 11:30
  5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 11:31 — 23 September 2026 23:59
  6. Pembuktian Kualifikasi24 September 2026 08:00 — 25 September 2026 18:00
  7. Penetapan Hasil Kualifikasi26 September 2026 09:00 — 26 September 2026 12:00
  8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi26 September 2026 12:01 — 26 September 2026 13:00
  9. Masa Sanggah Prakualifikasi26 September 2026 14:00 — 1 Oktober 2026 14:05
  10. Download Dokumen Pemilihan2 Oktober 2026 08:00 — 8 Oktober 2026 12:00
  11. Pemberian Penjelasan5 Oktober 2026 09:00 — 5 Oktober 2026 10:00
  12. Upload Dokumen Penawaran5 Oktober 2026 13:00 — 8 Oktober 2026 12:00
  13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis8 Oktober 2026 12:01 — 13 Oktober 2026 23:59
  14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis14 Oktober 2026 09:00 — 14 Oktober 2026 12:00
  15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga14 Oktober 2026 12:01 — 16 Oktober 2026 05:30
  16. Penetapan Pemenang16 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 11:59
  17. Pengumuman Pemenang16 Oktober 2026 12:00 — 16 Oktober 2026 15:59
  18. Masa Sanggah17 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 09:00
  19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya22 Oktober 2026 09:01 — 23 Oktober 2026 15:00
  20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 16:00
  21. Penandatanganan Kontrak27 Oktober 2026 08:00 — 10 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

  • Administrasi/Legalitas
  • Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
  • NIB
  • 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Tahun 2020 atau 71109 - Aktifitas Enjinering dan Konsultansi Teknis terkait lainnya Tahun 2025
  • SBU
  • Jasa Rekayasa Lainnya - RK 005
  • Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
  • Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  • 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  • 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  • 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  • 4) Kartu Tanda Penduduk.
  • Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
  • Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
  • 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  • 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  • 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  • 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  • 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  • 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  • 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  • Lain
  • Melampirkan Laporan SPT Tahunan SPT Tahun 2025
  • Lain
  • a untuk penyedia yang terkualifikasi pada Aplikasi Sikap, mengunggah tangkapan layar penilaian kinerja dari Aplikasi SIKaP b dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK, maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah.
  • Teknis
  • a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
  • b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
  • (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
  • (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
  • memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  • Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

  • 67814721 · Jasa Konsultansi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sekolah Rakyat; · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

  • Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

    Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.

Pasal kunci Perpres 16/20188 pasal relevan · 7 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 51Prakualifikasi gagalMetode prakualifikasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

8 pertanyaan

Berapa nilai HPS paket ini?

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket ini Rp 429.305.376 (Rp 429,3 Jt). Nilainya hampir sama dengan pagu anggaran Rp 429.430.000. Sumber dana: APBDP.

Sampai kapan pendaftaran dan penawaran paket ini?

Tahap upload dokumen penawaran dibuka 5 Oktober 2026 13:00 WIB dan ditutup 8 Oktober 2026 12:00 WIB. Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai).

Kapan pengumuman pemenang paket ini?

Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 16 Oktober 2026 12:00 – 16 Oktober 2026 15:59 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 27 Oktober 2026 08:00 – 10 November 2026 16:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.

Instansi mana pemilik paket ini?

Paket ini milik Kab. Bolaang Mongondow (satuan kerja Dinas Sosial) dan diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kode paket 10168523000.

Apa metode pemilihan paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan metode Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Jenis kontraknya Lumsum.

Berapa kisaran harga penawaran pemenang untuk paket seperti ini?

Dari 1.534 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan HPS Rp200 juta–Rp1 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 97,6% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 418,9 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Regulasi apa yang menjadi dasar pengadaan paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026; Permen PUPR 10/2021. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Lokasi pekerjaan paket ini ada di mana?

Lokasi pekerjaan: Desa Lalangon Kecamatan Bolaang - Bolaang Mengondow (Kab.). Wilayah LPSE: Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa