Belanja Jasa Konsultansi Penyempurnaan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ciawi dan Perkotaan Singaparna

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultansi Penyempurnaan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ciawi dan Perkotaan Singaparna adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tasikmalaya (Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tasikmalaya. Nilai HPS Rp 249.999.472 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kecamatan Ciawi - Tasikmalaya (Kab.); Kecamatan Singaparna - Tasikmalaya (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10168212000

Instansi

Kab. Tasikmalaya

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.999.472

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kecamatan Ciawi - Tasikmalaya (Kab.); Kecamatan Singaparna - Tasikmalaya (Kab.)

Wilayah

Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

Tanggal dibuat

11 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tasikmalaya

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi17 September 2026 10:00 — 23 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi17 September 2026 10:00 — 28 September 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 09:00 — 21 September 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi22 September 2026 00:00 — 28 September 2026 15:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 September 2026 15:01 — 2 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi1 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi2 Oktober 2026 15:01 — 2 Oktober 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi2 Oktober 2026 16:01 — 2 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi3 Oktober 2026 00:00 — 7 Oktober 2026 15:00
10. Download Dokumen Pemilihan8 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 Oktober 2026 00:00 — 16 Oktober 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 14:01 — 20 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis20 Oktober 2026 15:01 — 20 Oktober 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga21 Oktober 2026 00:00 — 21 Oktober 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang21 Oktober 2026 15:01 — 21 Oktober 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang21 Oktober 2026 16:01 — 21 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah22 Oktober 2026 00:00 — 26 Oktober 2026 15:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya27 Oktober 2026 09:00 — 27 Oktober 2026 14:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak28 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• 1 Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB OSS RBA dan Sertifikat Standar dengan KBLI 71101 - Aktivitas Arsitektur berdasarkan KBLI Tahun 2025 atau 2 Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB OSS RBA dan Sertifikat Standar dengan KBLI 71101 - Aktivitas Arsitektur berdasarkan KBLI Tahun 2020.
• SBU
• SBU PR101 - Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Permen PUPR No.19 Tahun 2014 UndangUndang No.18 Tahun 1999 atau SBU AL003 - Jasa Pengembangan Perkotaan UndangUndang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66718303 · Belanja Jasa Konsultansi Penyempurnaan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ciawi dan Perkotaan Singaparna · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.