Perancangan Rehabilitasi dan Rencana Rekayasa Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Eks. Kantor Dinas Kesehatan

Ringkasan paket

Perancangan Rehabilitasi dan Rencana Rekayasa Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Eks. Kantor Dinas Kesehatan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tapin (Dinas Ketahanan Pangan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tapin. Nilai HPS Rp 154.999.000 dari pagu Rp 155.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Rantau - Tapin (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10167521000

Instansi

Kab. Tapin

Satuan kerja

Dinas Ketahanan Pangan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 154.999.000

Nilai pagu

Rp 155.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Rantau - Tapin (Kab.)

Wilayah

Kab. Tapin, Kalimantan Selatan

Tanggal dibuat

9 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tapin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi18 September 2026 08:00 — 25 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi18 September 2026 08:00 — 28 September 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 08:00 — 21 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 September 2026 15:00 — 8 Oktober 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi8 Oktober 2026 12:01 — 9 Oktober 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi8 Oktober 2026 12:01 — 9 Oktober 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi9 Oktober 2026 16:01 — 9 Oktober 2026 23:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi10 Oktober 2026 00:00 — 10 Oktober 2026 12:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi10 Oktober 2026 12:01 — 15 Oktober 2026 15:01
10. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 11:00
11. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 11:01 — 23 Oktober 2026 11:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 11:01 — 28 Oktober 2026 17:01
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 17:02 — 28 Oktober 2026 20:02
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga28 Oktober 2026 20:03 — 29 Oktober 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 14:01 — 29 Oktober 2026 22:01
17. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 22:02 — 30 Oktober 2026 11:01
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 11:02 — 4 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya5 November 2026 08:00 — 6 November 2026 11:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini7 November 2026 08:00 — 16 November 2026 17:00
21. Penandatanganan Kontrak9 November 2026 08:00 — 20 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Izin berusaha
• Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi a Memiliki Nomor lnduk Berusaha NlB dan Sertifikat Standar terverifikasi b Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NlB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Subklasifikasi RK001- Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian kode KBLI 71102
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67754326 · Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.