Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Kecamatan Perbatasan Terdampak Bencana

Ringkasan paket

Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Kecamatan Perbatasan Terdampak Bencana adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Langkat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Langkat. Nilai HPS Rp 248.000.000 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kab. Langkat - Langkat (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10167369000

Instansi

Kab. Langkat

Satuan kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 248.000.000

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kab. Langkat - Langkat (Kab.)

Wilayah

Kab. Langkat, Sumatera Utara

Tanggal dibuat

8 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Langkat

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi11 September 2026 22:00 — 18 September 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi11 September 2026 22:00 — 22 September 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi15 September 2026 08:00 — 15 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi18 September 2026 08:00 — 22 September 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi22 September 2026 09:01 — 1 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi29 September 2026 09:00 — 1 Oktober 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi2 Oktober 2026 08:00 — 2 Oktober 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi2 Oktober 2026 12:01 — 2 Oktober 2026 16:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi3 Oktober 2026 08:00 — 8 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 09:01 — 23 Oktober 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 14:01 — 23 Oktober 2026 18:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga26 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 12:01 — 29 Oktober 2026 16:00
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 08:00 — 4 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya5 November 2026 09:00 — 6 November 2026 23:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 November 2026 08:00 — 9 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak10 November 2026 08:00 — 10 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI -7110 - Aktivitaas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI dan telah Terverifikasi
• SBU
• Klasifikasi AL001 Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang atau AL002 Jasa Pengembangan Wilayah
• SITU atau HO atau Keterangan Domisili
• Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67726750 · Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Kecamatan Perbatasan Terdampak Bencana · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).