PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGKAJIAN TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG LKPP

Ringkasan paket

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGKAJIAN TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG LKPP adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang diumumkan melalui LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nilai HPS Rp 259.207.821 dari pagu Rp 260.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10167206000

Instansi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Satuan kerja

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 259.207.821

Nilai pagu

Rp 260.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

8 September 2026

LPSE

LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi8 September 2026 16:00 — 16 September 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi8 September 2026 16:00 — 16 September 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi11 September 2026 09:30 — 11 September 2026 11:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi11 September 2026 11:30 — 21 September 2026 17:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 17:31 — 28 September 2026 13:30
6. Pembuktian Kualifikasi24 September 2026 09:00 — 28 September 2026 13:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi28 September 2026 13:31 — 28 September 2026 19:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi28 September 2026 19:31 — 28 September 2026 19:45
9. Masa Sanggah Prakualifikasi28 September 2026 19:46 — 5 Oktober 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan5 Oktober 2026 09:00 — 13 Oktober 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan8 Oktober 2026 10:01 — 8 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran8 Oktober 2026 12:01 — 13 Oktober 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis13 Oktober 2026 14:01 — 16 Oktober 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 14:01 — 16 Oktober 2026 14:10
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga16 Oktober 2026 14:11 — 16 Oktober 2026 14:20
16. Penetapan Pemenang16 Oktober 2026 14:21 — 16 Oktober 2026 14:50
17. Pengumuman Pemenang16 Oktober 2026 14:51 — 16 Oktober 2026 15:00
18. Masa Sanggah16 Oktober 2026 15:01 — 21 Oktober 2026 15:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya21 Oktober 2026 15:01 — 27 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa27 Oktober 2026 16:01 — 9 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak27 Oktober 2026 16:01 — 9 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 2020 71102 atau KBLI 2025 7110271109
• SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil pada sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001 - KBLI 2020 71102 atau KBLI 2025 7110271109 yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67760890 · Asesmen perkuatan struktur gedung · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.