Supervisi Pembangunan IPAL Rusun Muka Kuning

Ringkasan paket

Supervisi Pembangunan IPAL Rusun Muka Kuning adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengusaha Batam. Nilai HPS Rp 339.777.022 dari pagu Rp 340.000.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Batam - Batam (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10167164000

Instansi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Satuan kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 339.777.022

Nilai pagu

Rp 340.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Batam - Batam (Kota)

Wilayah

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

8 September 2026

LPSE

LPSE Badan Pengusaha Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi18 September 2026 16:30 — 23 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi18 September 2026 16:35 — 23 September 2026 18:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 09:00 — 21 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 September 2026 11:05 — 23 September 2026 18:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi24 September 2026 08:00 — 28 September 2026 08:59
6. Pembuktian Kualifikasi28 September 2026 09:00 — 29 September 2026 17:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi30 September 2026 09:00 — 30 September 2026 10:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi30 September 2026 11:00 — 30 September 2026 12:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi30 September 2026 13:00 — 5 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan5 Oktober 2026 08:05 — 12 Oktober 2026 08:59
11. Pemberian Penjelasan7 Oktober 2026 09:00 — 7 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran7 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 08:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 09:00 — 14 Oktober 2026 08:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis14 Oktober 2026 09:00 — 14 Oktober 2026 10:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga14 Oktober 2026 11:00 — 14 Oktober 2026 13:59
16. Penetapan Pemenang14 Oktober 2026 14:00 — 14 Oktober 2026 14:59
17. Pengumuman Pemenang14 Oktober 2026 15:00 — 14 Oktober 2026 15:59
18. Masa Sanggah14 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya19 Oktober 2026 08:05 — 20 Oktober 2026 17:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa21 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 16:30
21. Penandatanganan Kontrak21 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SIUJK
• Izin usaha di bidang jasa konstruksi IUJK atau IUJK OSS yang masih berlaku
• NIB
• KBLI 2020 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi atau atau, KBLI 2025 71109 Aktivitas Enjineering dan Konsultasi Teknis Terkait Lainnya
• SBU
• RK005 - Jasa Rekayasa Lainnya
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67564967 · Supervisi Pembangunan IPAL Rusun Muka Kuning · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.