Jasa Konsultasi AMDAL

Ringkasan paket

Jasa Konsultasi AMDAL adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Temanggung (Dinas Sosial) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Temanggung. Nilai HPS Rp 471.028.000 dari pagu Rp 540.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Dinas Sosial - Temanggung (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10166931000

Instansi

Kab. Temanggung

Satuan kerja

Dinas Sosial

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 471.028.000

Nilai pagu

Rp 540.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Dinas Sosial - Temanggung (Kab.)

Wilayah

Kab. Temanggung, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

7 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Temanggung

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi7 September 2026 15:00 — 14 September 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi7 September 2026 15:00 — 18 September 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi11 September 2026 09:00 — 11 September 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi11 September 2026 13:00 — 28 September 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 September 2026 08:01 — 30 September 2026 16:30
6. Pembuktian Kualifikasi29 September 2026 08:00 — 30 September 2026 15:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi30 September 2026 15:31 — 30 September 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi30 September 2026 16:01 — 30 September 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi1 Oktober 2026 00:00 — 6 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan7 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 13:00 — 16 Oktober 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 10:01 — 21 Oktober 2026 09:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis21 Oktober 2026 09:01 — 21 Oktober 2026 10:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga21 Oktober 2026 10:01 — 21 Oktober 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang21 Oktober 2026 12:01 — 21 Oktober 2026 13:00
17. Pengumuman Pemenang21 Oktober 2026 13:01 — 21 Oktober 2026 15:00
18. Masa Sanggah21 Oktober 2026 15:30 — 26 Oktober 2026 15:45
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya26 Oktober 2026 17:00 — 28 Oktober 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa29 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 14:30
21. Penandatanganan Kontrak30 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 15:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultan Teknis YBDI dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI 71109 Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2025
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan Jasa Rekayasa Lainnya RK005 yang sesuai dengan subklasifikasi SBU mengacu pada KBLI 2020 atau 2025
• LPJP
• Memiliki LPJP AMDAL yang telah mendapat registrasi dari menteri
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67742141 · Jasa Konsultasi AMDAL · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.