Penyempurnaan Kantor SMPN 4 Muara Ancalong

Ringkasan paket

Penyempurnaan Kantor SMPN 4 Muara Ancalong adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Kutai Timur (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kutai Timur. Nilai HPS Rp 799.980.000 dari pagu Rp 800.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kec. Muara Ancalong - Kutai Timur (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10166895000

Instansi

Kab. Kutai Timur

Satuan kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 799.980.000

Nilai pagu

Rp 800.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kec. Muara Ancalong - Kutai Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

7 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kutai Timur

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi29 September 2026 17:30 — 6 Oktober 2026 10:00
2. Download Dokumen Pemilihan29 September 2026 17:30 — 6 Oktober 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan2 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 Oktober 2026 14:00 — 6 Oktober 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran6 Oktober 2026 10:01 — 6 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga6 Oktober 2026 10:01 — 16 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi6 Oktober 2026 10:01 — 16 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang16 Oktober 2026 16:01 — 16 Oktober 2026 17:00
9. Pengumuman Pemenang16 Oktober 2026 17:01 — 16 Oktober 2026 23:59
10. Masa Sanggah17 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa22 Oktober 2026 08:01 — 26 Oktober 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak23 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI 41016 Konstruksi Bangunan Pendidikan dan Sertifikat Standart Terverifikasi Perubahan KBLI Terbaru
• SBU
• BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67759931 · Penyempurnaan Kantor SMPN 4 Muara Ancalong · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.