Rehabilitasi Workshop

Ringkasan paket

Rehabilitasi Workshop adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Lampung Timur (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 499.778.026 dari pagu Rp 500.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kab. Lampung Timur - Lampung Timur (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10159631000

Instansi

Kab. Lampung Timur

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 499.778.026

Nilai pagu

Rp 500.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kab. Lampung Timur - Lampung Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Lampung Timur, Lampung

Tanggal dibuat

4 Agustus 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi22 Oktober 2026 14:15 — 29 Oktober 2026 12:45
2. Download Dokumen Pemilihan22 Oktober 2026 14:25 — 29 Oktober 2026 12:45
3. Pemberian Penjelasan26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 12:01 — 29 Oktober 2026 12:45
5. Pembukaan Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 12:46 — 29 Oktober 2026 13:30
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga29 Oktober 2026 13:30 — 2 November 2026 13:00
7. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 11:00
8. Penetapan Pemenang2 November 2026 13:01 — 2 November 2026 14:30
9. Pengumuman Pemenang2 November 2026 14:31 — 2 November 2026 15:30
10. Masa Sanggah2 November 2026 15:31 — 9 November 2026 09:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini9 November 2026 09:01 — 11 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak10 November 2026 09:00 — 12 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB dan atau Sertifikat Standar
• Yang sah dan telah berlaku efektif
• SBU
• Sesuai Dokumen Pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Persyaratan Lainnya Sesuai Dengan Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66673500 · Rehabilitasi Workshop · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.