PDBJJ.2 Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan 2 (Survey Kondisi Jalan/Jembatan)

Ringkasan paket

PDBJJ.2 Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan 2 (Survey Kondisi Jalan/Jembatan) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Lampung Barat (Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Lampung Barat. Nilai HPS Rp 124.796.190 dari pagu Rp 125.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Lampung Barat - Lampung Barat (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10159303000

Instansi

Kab. Lampung Barat

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 124.796.190

Nilai pagu

Rp 125.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Lampung Barat - Lampung Barat (Kab.)

Wilayah

Kab. Lampung Barat, Lampung

Tanggal dibuat

4 Agustus 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Lampung Barat

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi9 September 2026 12:00 — 16 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi9 September 2026 12:05 — 16 September 2026 23:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi11 September 2026 08:00 — 11 September 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi11 September 2026 12:00 — 16 September 2026 23:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi17 September 2026 08:00 — 21 September 2026 23:00
6. Pembuktian Kualifikasi22 September 2026 08:00 — 22 September 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 September 2026 08:00 — 23 September 2026 09:05
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 September 2026 09:06 — 23 September 2026 11:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 September 2026 12:00 — 28 September 2026 12:00
10. Download Dokumen Pemilihan28 September 2026 13:00 — 5 Oktober 2026 23:59
11. Pemberian Penjelasan1 Oktober 2026 08:00 — 1 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran1 Oktober 2026 14:00 — 5 Oktober 2026 23:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 Oktober 2026 08:00 — 7 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis7 Oktober 2026 15:10 — 7 Oktober 2026 16:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga8 Oktober 2026 08:00 — 8 Oktober 2026 14:40
16. Penetapan Pemenang8 Oktober 2026 14:41 — 8 Oktober 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang8 Oktober 2026 16:05 — 8 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah9 Oktober 2026 08:00 — 14 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya15 Oktober 2026 08:00 — 15 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 Oktober 2026 09:00 — 23 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak16 Oktober 2026 10:00 — 5 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU-NIB
• Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transprtasi Subklasifikasi RK.003 KBLI 71102 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Tansportasi Atau kode KBLI 2025 hasil konversi yang sesuai dan relevan dengan lingkup pekerjaan
• SIUJK
• Sertifikat Standar yang telah terverifikasi kualifikasi kecil
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 64661791 · PDBJJ.2 Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan 2 (Survey Kondisi Jalan/Jembatan) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.