Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 65 di Ibukota Nusantara

Ringkasan paket

Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 65 di Ibukota Nusantara adalah paket tender pekerjaan konstruksi terintegrasi milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) (Pembangunan Infrastruktur) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 1.011.819.225.000 dari pagu Rp 1.011.819.225.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2028 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Prakualifikasi Dua File, Sistem Nilai. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: Ibu kota nusantara, nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.). Tahap saat ini: Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.

Informasi paket

Kode paket

10159230000

Instansi

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

Satuan kerja

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Metode

Tender — Prakualifikasi Dua File — Sistem Nilai

Nilai HPS

Rp 1.011.819.225.000

Nilai pagu

Rp 1.011.819.225.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2028 APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

Ibu kota nusantara, nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Paser, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

3 Agustus 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi5 Agustus 2026 19:30 — 13 Agustus 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi5 Agustus 2026 19:30 — 18 Agustus 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi7 Agustus 2026 08:30 — 7 Agustus 2026 11:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi7 Agustus 2026 14:00 — 18 Agustus 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi18 Agustus 2026 16:01 — 2 September 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi1 September 2026 09:00 — 3 September 2026 17:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi3 September 2026 17:31 — 3 September 2026 22:45
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi3 September 2026 22:46 — 3 September 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi4 September 2026 00:00 — 9 September 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan10 September 2026 08:00 — 7 Oktober 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan14 September 2026 09:00 — 14 September 2026 22:10
12. Upload Dokumen Penawaran14 September 2026 22:11 — 7 Oktober 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis · tahap saat ini7 Oktober 2026 16:01 — 15 November 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis16 November 2026 08:00 — 16 November 2026 14:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga16 November 2026 14:01 — 17 November 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang18 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 16:00
18. Masa Sanggah24 November 2026 16:01 — 30 November 2026 16:00
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:00 — 4 Desember 2026 16:00
20. Penandatanganan Kontrak1 Desember 2026 09:00 — 14 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau 2025. Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi.
• SBU
• SBU Klasifikasi Jasa Konstruksi Terintegrasi untuk Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian GT001 KBLI 2020 atau SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaan perancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultasi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaan perancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu SBU Klasifikasi Bangunan Gedung untuk Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian BG001 KBLI 2020, dan SBU Klasifikasi Perencanaan Arsitektur untuk Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 KBLI 2020.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66419370 · Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 65 di Ibukota Nusantara · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.