Pengawasan Rekonstruksi Jalan Simpang Pelabuhan Nusantara - Seludau (MYC)

Ringkasan paket

Pengawasan Rekonstruksi Jalan Simpang Pelabuhan Nusantara - Seludau (MYC) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tana Tidung (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tana Tidung. Nilai HPS Rp 1.020.751.915 dari pagu Rp 1.021.994.000, sumber dana APBD 2028 APBD 2026 APBD 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kecamatan Sesayap Hilir - Tana Tidung (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10153239000

Instansi

Kab. Tana Tidung

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.020.751.915

Nilai pagu

Rp 1.021.994.000

Sumber dana / TA

APBD 2028 APBD 2026 APBD 2027

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kecamatan Sesayap Hilir - Tana Tidung (Kab.)

Wilayah

Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

13 Juli 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tana Tidung

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 Oktober 2026 21:00 — 9 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi2 Oktober 2026 21:00 — 12 Oktober 2026 16:30
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 Oktober 2026 09:00 — 5 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi5 Oktober 2026 15:00 — 30 Oktober 2026 11:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi30 Oktober 2026 11:31 — 4 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi3 November 2026 00:01 — 4 November 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi5 November 2026 00:01 — 5 November 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi5 November 2026 15:01 — 5 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 November 2026 00:01 — 10 November 2026 16:30
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini11 November 2026 00:01 — 19 November 2026 16:30
11. Pemberian Penjelasan16 November 2026 09:00 — 16 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 14:00 — 19 November 2026 16:30
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 November 2026 16:31 — 24 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis25 November 2026 00:01 — 25 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga26 November 2026 00:01 — 26 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang27 November 2026 00:01 — 27 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang27 November 2026 15:01 — 27 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah28 November 2026 00:01 — 2 Desember 2026 16:30
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2 Desember 2026 16:31 — 7 Desember 2026 16:30
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa8 Desember 2026 00:01 — 8 Desember 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak9 Desember 2026 00:01 — 9 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB dan Sertifikat Standar
• Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasitelah memenuhi persyaratantelah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS
• SBU Dengan kualifikasi Menengah
• SBU Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 atau SBU Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 64439879 · Pengawasan Rekonstruksi Jalan Simpang Pelabuhan Nusantara - Seludau (MYC) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.